CentralPostNews.com | Jakarta, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Langsa–Aceh Tamiang, Nora Idah Nita, mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pencairan seluruh bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 27 November 2025.
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat yang diterimanya, baik saat kegiatan reses maupun melalui komunikasi langsung dengan warga terdampak. Menurut Nora, hingga kini masyarakat masih menunggu kepastian penyaluran bantuan yang dinilai sangat penting untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.
“Pemerintah pusat harus segera merealisasikan apa yang telah dijanjikan kepada korban bencana hidrometeorologi, baik bantuan stimulan rumah rusak, perabot rumah tangga, pemulihan ekonomi maupun bantuan hidup sementara (jadup),” kata Nora Idah Nita, Minggu (7/6/2026).
Politikus Partai Demokrat itu meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar mempercepat proses pencairan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, warga Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah akibat bencana tersebut, sangat membutuhkan kepastian realisasi bantuan yang telah dijanjikan pemerintah.
“Para korban bencana sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, kami meminta agar bantuan untuk masyarakat terdampak di Aceh segera dicairkan, khususnya bagi warga Aceh Tamiang yang mengalami dampak paling berat,” ujarnya.
Nora menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, seluruh proses administrasi yang menjadi syarat penyaluran bantuan telah diselesaikan. Data penerima bantuan juga telah disusun secara lengkap menggunakan sistem by name by address dan telah diajukan kepada pemerintah pusat.
“Contohnya di Aceh Tamiang, pengajuan bantuan untuk rumah rusak, perabot rumah tangga, pemulihan ekonomi hingga bantuan hidup sementara dari SK 1 sampai SK 4 sudah dilakukan secara lengkap. Seluruh administrasi telah dipenuhi, sehingga sudah sewajarnya bantuan tersebut segera dicairkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nora menilai percepatan pencairan bantuan menjadi langkah penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai kesulitan akibat dampak bencana.
Ia mengungkapkan, banyak warga kehilangan sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan, sementara bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
“Saat ini kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit. Banyak lapangan pekerjaan hilang dan bantuan UMKM juga belum ada kepastian. Jika situasi ini terus berlanjut, kerawanan sosial dapat meningkat. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” tegasnya.
Nora berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencairan bantuan sehingga proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian dan kehadiran negara. Bantuan yang telah dijanjikan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa bangkit dan kembali menjalankan kehidupan mereka secara normal,” pungkasnya. (Lery)
