CentralPostNews.com | Jakarta, Kebijakan pengetatan belanja pegawai di daerah memunculkan alarm baru bagi keuangan pemerintah daerah. Sebanyak 39 pemerintah daerah (Pemda) dilaporkan menghadapi risiko tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat tingginya beban belanja aparatur yang melampaui batas kemampuan fiskal daerah.
Situasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri kini memperketat pengawasan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mencegah terjadinya krisis pembayaran gaji aparatur di sejumlah daerah. Pemerintah menilai sebagian daerah terlalu bergantung pada transfer pusat, sementara kapasitas pendapatan asli daerah belum mampu menopang peningkatan belanja pegawai.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan munculnya persoalan yang dapat mengganggu hak-hak pegawai. Namun, daerah diminta lebih disiplin dalam menyusun anggaran dan memastikan rekrutmen aparatur dilakukan berdasarkan kemampuan fiskal yang nyata. Menurutnya, keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan kesehatan keuangan daerah harus menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepala daerah agar tidak menjadikan pengangkatan PPPK sebagai kebijakan populis yang mengabaikan kemampuan APBD. Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja, termasuk menekan pengeluaran yang tidak produktif dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini menjadi ujian besar bagi tata kelola fiskal daerah. Di satu sisi, pemerintah berupaya menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui skema PPPK, namun di sisi lain banyak daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan publik dan memicu tekanan baru terhadap APBD.
Pemerintah menegaskan langkah pengetatan belanja pegawai bukan untuk menghambat kesejahteraan aparatur, melainkan menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Evaluasi terhadap 39 Pemda yang dinilai rentan akan terus dilakukan agar pembayaran gaji PPPK tetap terjamin dan stabilitas keuangan daerah tidak terganggu. Isu ini diperkirakan menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan APBD 2026, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan belanja pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Lery)
