CentralPostNews.com | Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan perombakan besar dalam struktur kepemimpinan daerah melalui rotasi dan mutasi nasional yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026.
Kebijakan tersebut diteken langsung oleh Listyo Sigit Prabowo, yang menetapkan sedikitnya sembilan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di berbagai wilayah resmi diganti sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan struktur komando.
Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa mutasi ini merupakan mekanisme normal dalam tubuh Polri. Ia menyebut rotasi jabatan sebagai langkah pembinaan karier sekaligus peningkatan profesionalisme menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta peningkatan profesionalisme personel,” ujarnya.
Berikut daftar lengkap 9 Kapolda yang mengalami pergantian jabatan:
1. Irjen Pol Gatot Tri Suryantana (Kapolda Sumbar) → digantikan Irjen Pol Djati Wiyoto
2. Irjen Pol Djati Wiyoto (Kapolda Kaltara) → digantikan Brigjen Pol Agus Wijayanto
3. Irjen Pol Rudi Setiawan (Kapolda Jabar) → digantikan Irjen Pol Pipit
4. Irjen Pol Pipit (Kapolda Kalbar) → digantikan Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar
5. Irjen Pol Waris Agono (Kapolda Maluku Utara) → digantikan Brigjen Pol Arif Budiman
6. Irjen Pol Edy Murbowo (Kapolda NTB) → digantikan Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja
7. Irjen Pol Mardiyono (Kapolda Bengkulu) → digantikan Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid
8. Irjen Pol Didik Agung Widjanarko (Kapolda Sulawesi Tenggara) → digantikan Brigjen Pol Himawan Bayu Aji
9. Irjen Pol Endi Sutendi (Kapolda Sulawesi Tengah) → digantikan Brigjen Pol Nasri
Rotasi besar ini tidak hanya menyentuh jajaran Kapolda, tetapi juga merambah ke berbagai posisi strategis di Bareskrim, Baharkam, hingga Lemdiklat Polri, menandai pergeseran signifikan dalam struktur organisasi.
Polri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi regenerasi kepemimpinan untuk memperkuat respons terhadap dinamika keamanan nasional yang semakin kompleks, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan adaptif. (Lery)
