CentralPostNews.com | Filipina, Pemerintah Myanmar melontarkan protes keras terhadap sikap ASEAN yang kembali mengecualikan perwakilan penuh negara itu dari forum tingkat tinggi kawasan. Junta Myanmar menilai perlakuan sejumlah negara anggota telah berubah menjadi bentuk “diskriminasi politik” yang sengaja mengisolasi Naypyidaw sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Pernyataan bernada tajam itu muncul setelah KTT ASEAN di Filipina pekan lalu kembali menutup pintu bagi kepemimpinan Myanmar pasca-kudeta.
Selama lima tahun terakhir, ASEAN mempertahankan kebijakan pembatasan terhadap Myanmar akibat konflik internal yang belum mereda serta tuduhan pelanggaran HAM oleh militer. Namun, pemerintah Myanmar kini menegaskan bahwa situasi domestik mereka telah memasuki “fase baru” setelah pelaksanaan pemilu terbatas bulan lalu yang mengantarkan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, menjadi presiden sipil usai melepas jabatan panglima militer. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari transisi demokrasi, meski pemilu itu menuai kritik karena tidak melibatkan kubu oposisi utama.
Ketegangan memuncak setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara terbuka menyatakan tidak melihat “kemajuan apa pun di Myanmar” terkait agenda perdamaian ASEAN. Pernyataan itu diperkuat Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan yang menilai Myanmar belum layak kembali duduk penuh di meja konferensi karena kekerasan terhadap warga sipil masih terus berlangsung. Sikap tegas Malaysia disebut turut didukung sejumlah negara penting ASEAN, termasuk Indonesia dan Singapura.
Merespons kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri Myanmar balik menyerang dengan menuding sejumlah negara ASEAN telah mencampuri urusan dalam negeri mereka melalui tekanan politik dan pembatasan diplomatik. Naypyidaw bahkan mengklaim mayoritas anggota ASEAN sebenarnya telah mengakui adanya “perkembangan positif” di Myanmar, tetapi suara tersebut kalah oleh kepentingan politik segelintir negara yang terus mendorong isolasi terhadap pemerintahan baru hasil pemilu.
Situasi ini memperlihatkan retaknya konsensus ASEAN yang selama ini dikenal mengedepankan prinsip nonintervensi dan musyawarah bersama. Sejumlah analis menilai blok regional tersebut kini menghadapi ujian besar dalam menjaga soliditas internal, terutama setelah upaya perdamaian lima poin ASEAN gagal menghentikan perang sipil dan kekerasan bersenjata di Myanmar. Perbedaan sikap antarnegara anggota pun semakin terlihat jelas di hadapan publik internasional.
Di tengah ketegangan itu, respons negara-negara ASEAN terhadap pelantikan Min Aung Hlaing juga terbelah. Thailand memilih mengirim ucapan selamat resmi, sementara negara lain tetap menjaga jarak dan menolak memberikan legitimasi politik penuh terhadap pemerintahan hasil pemilu kontroversial tersebut. Konflik diplomatik ini diperkirakan belum akan mereda dan berpotensi menjadi bom waktu baru yang menguji masa depan persatuan ASEAN di tengah gejolak geopolitik kawasan. (Lery)
