CentralPostNews.com | Tapanuli Utara, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (3/6).
FGD tersebut bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk mengintegrasikan Rencana Induk Pembangunan ke dalam dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memaparkan potensi unggulan daerah, mulai dari kawasan dataran tinggi dan perbukitan strategis yang terhubung dengan ekosistem Danau Toba, sektor hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, hingga pariwisata alam, budaya, rohani, dan ekonomi kreatif.
Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan, antara lain rendahnya nilai tambah dan hilirisasi komoditas, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, serta penguatan kapasitas fiskal dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen perencanaan daerah.
“Tapanuli Utara memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan agropolitan unggulan yang berdaya saing. Pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan terarah, dimulai dari penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas wilayah, kemudian dilanjutkan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian hingga peningkatan daya saing global,” ujar Restuardy.
Ia juga menjelaskan terdapat dua opsi integrasi Rencana Induk Pembangunan Daerah ke dalam sistem perencanaan, yakni melalui revisi RPJPD 2025–2045 atau penyusunan dokumen rencana induk tematik sebagai suplemen peta jalan pembangunan jangka panjang.
Selain itu, Restuardy menyoroti kondisi makro daerah yang menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 78,09 serta penurunan angka kemiskinan menjadi 7,47 persen. Meski demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan pascabencana sebagai prioritas, mengingat Tapanuli Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, dengan kebutuhan besar pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
“Konsistensi perencanaan, ketepatan prioritas pembangunan, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui FGD ini, diharapkan tersusun Rencana Induk Pembangunan Daerah Tapanuli Utara yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. (Musa)
