CentralPostNews.com | Jakarta, Intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi perdebatan publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan kritik tajam terkait frekuensi lawatan internasional yang dinilai terlalu tinggi dan berpotensi membebani anggaran negara. Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi luas mengenai efektivitas diplomasi Indonesia di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah.
Dino mengungkapkan bahwa sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo tercatat menghabiskan porsi waktu yang cukup besar untuk kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, satu perjalanan kenegaraan dapat menelan biaya sangat besar karena melibatkan pengamanan, protokoler, transportasi, akomodasi, hingga rombongan pendamping. Ia menilai pola diplomasi seperti itu perlu dievaluasi agar manfaat yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.
Dalam usulan yang menjadi perhatian publik, Dino menyarankan pemanfaatan teknologi komunikasi modern seperti konferensi video untuk sejumlah agenda bilateral yang tidak membutuhkan kehadiran fisik kepala negara. Menurutnya, pendekatan digital dapat memangkas pengeluaran negara hingga ratusan miliar rupiah tanpa mengurangi substansi komunikasi antar pemimpin dunia.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengusulkan formula diplomasi “1 plus 8”, yakni memaksimalkan satu forum internasional untuk sekaligus menggelar banyak pertemuan bilateral dalam satu perjalanan. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat hasil diplomasi yang diperoleh Indonesia dari setiap kunjungan luar negeri.
Meski mengkritik frekuensi perjalanan internasional, Dino sebelumnya juga mengakui bahwa gaya diplomasi Prabowo telah membawa Indonesia tampil lebih aktif di panggung global. Ia bahkan pernah menyebut Prabowo sebagai presiden yang “hiperaktif” dalam membangun jaringan internasional dan hubungan personal dengan para pemimpin dunia. Menurut Dino, hubungan pribadi antarpemimpin dapat menjadi modal diplomatik penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai isu strategis global.
Namun, sejumlah pengamat menilai manfaat diplomasi luar negeri harus dapat diukur secara konkret melalui investasi yang masuk, kerja sama strategis yang terealisasi, hingga dampak langsung terhadap ekonomi nasional. Tanpa indikator yang jelas, tingginya frekuensi kunjungan berisiko memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi domestik.
Dino menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak hanya melihat simbol dan kemegahan diplomasi, tetapi juga menuntut transparansi penggunaan anggaran publik. Ia mengingatkan bahwa pemimpin negara perlu menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat serta memastikan setiap rupiah yang digunakan untuk diplomasi menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Perdebatan mengenai biaya dan efektivitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo diperkirakan akan terus bergulir. Di satu sisi, diplomasi aktif dianggap penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Namun di sisi lain, tuntutan efisiensi anggaran membuat publik semakin kritis terhadap setiap perjalanan internasional yang menggunakan dana negara. (Melky)
